Usai Resmi Dilaporkan Mark up senilai 5 Milyar

Poto Dok : Mabes LMP DPP dan P
Laskar Merah Putih Pusat 

Mabes LMP Desak Kejatisu Segera Bentuk Tim Ahli Tekhnik Sipil Ke Diknas Batu Bara

Jakarta : “Korupsi merupakan penghambat kelancaran program pembangunan. Lebih miris dan menyedihkan, dugaan korupsi juga melanda dunia pendidikan di Kabupaten Batu Bara” Ujar Kepala Mabes LMP DPP dan P, Suhartono.SH,Rabu (13/7) pagi.

Hal itu disampaikan Suhartono.SH kepada LMP News terkait tentang adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pimpinan dinas Pendidikan dan pengajaran (Dikjarpen) Kabupaten Batu Bara dan jajaranya yang berkaitan dengan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2015.

“Kami siap membuatkan bangunan tandingan dengan bentuk dan ukuran yang sama dan dengan anggaran yang kami estimasikan menurut hitungan yang kami temukan dilapangan. Dalam pandangan kami Dikjarpen kabupaten Batu Bara terlalu tinggi dalam menentukan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) kemudian dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Batu Bara, Sehingga terjadi peluang Mark-up dengan cara yang aman” Papar Suhartono.

Dikatakan sebelumnya, berdasarkan hasil investigasi Tim 10 Deputi Pengawasan Publik dan Pemetintah (DPP dan P) Mabes LMP menyebutkan bahwa ditemukan indikasi penyalahgunaan anggaran antara lain pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), jamban siswa (MCK) di sejumlah SD, yang dinilai tidak sesuai RAB dan peraturan Dikdasmen No 144/C/KP/2015, tentang juknis/ juklak DAK serta diduga melakukan pungli sebesar 17% di seluruh sekolah penerima DAK.

Dari nilai Pagu perjamban senilai Rp.44.211.800, yang dikerjakan oleh Dikjarpen Kabupaten Bara hanya senilai Rp.21.360.000,- dikalikan 103 titik jamban sekolah se Kabupaten Batu Bara, sehingga dari penyalahgunaan DAK 2015 ditaksir negara dirugikan sebesar Rp.2.353.735.400,-

Pun tidak itu saja, DPP dan P Mabes LMP juga menemukan adanya Mark-up lain di Dinas yang dipimpin oleh DRS.Darwis yang disebut sebagai anak emas Bupati Batu Bara OK Arya yakni pembangunan Rehap sedang pada sekolah Dasar (SD. Dari beberapa sample yang diambil sebagai contoh adanya temuan bahwa pekerjaan rehap hanya dipoles saja alias hanya di cat ulang dan direhap bagian kecil saja tetapi tidak signifikan.

Juga tidak ditemukannya adanya pergantian bahan defisik secara signifikan, tidak adanya pergantian mobiler atau perbaikan mobiler serta tidak adanya perubahan bentuk secara fisik. Sehingga DPP dan P memperkirakan dugaan Mark-up paling sedikit 50% dari nilai Rencana Anggaran Biaya (RAB) DAK 2015, Sehingga dana yang dianggarakan untuk pembuatan rehap sedang senilai Rp.62.257.500/ruang dikalikan 50 ruang jumlah rehap = Rp.3.112.875.000,- dan termark-up 50% sehingga negara dirugikan sekitar Rp.1,5 Milyar.

Selanjutnya Tim 10 DPP dan P juga menemukan dugaan korupsi lainnya berupa Mark-up pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dengan perincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan RKB yang seharusnya senilai Rp.130.016.000,- ternyata yang dikerjakan dilapangan estimasi anggaran hanya senilai Rp.99.770.000,-/ruang, maka dari hasil kongkalikong itu ditemukan selisih harga sebesar Rp.30 juta.

Sedangkan jumlah RKB dan Ruang Kelas Guru (RKG) yang dibangun tingkat sekolah Dasar sebanyak 44 unit, jika dikalikan hasil Mark-up maka kerugian negara ditaksir senilai 1.320.000.000,-. Dari ketiga Item mark-up di Dikjarpen Kabuapaten Batu Bara total dugaan korupsi mencapai Rp.5.173.735.400,-.

Sementara itu kepala Dinas Dikjarpen Batu Bara DRS.Darwis yang juga selaku pelaksana Tugas (Plt) Sekdakab Batu Bara  yang santer disebut Suksesor OK Arya pemilihan mendatang kembali tidak dapat ditemui, menurut beberapa staf yang bertugas di kantornya mengatakan bahwa orang nomor satu di Dinas pendidikan itu sedang keluar, namun tidak dijelas keluar kemana. (**)

Read More

Mabes LMP DPP dan P Laporkan Dugaan Koruspsi Dinas pendidikan Batu Bara

Kadis Dikjar Bt.Bara
DRS.Darwis (poto :net)

Suhartono.SH : Kejatisu harus segera periksa Darwis dan Bawahannya

Jakarta : Mabes Laskar Merah Putih Bidang Deputi Pengawasan Publik dan Pemerintah (DPP dan P) melaporkan kasus dugaan korupsi kepala Dinas pendidikan dan pengajaran (Dinas P dan P) Kabupaten Batu Bara ke Kejaksaan Tingggi Sumatera Utara (Kejatisu).

Info dirangkum LMP News menyebutkan bahwa LMP menyoroti kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara senilai Rp.5 miliar lebih,    Kepada jajaran penegak hukum khususnya Kejatisu, DPP dan P mendesak agar segera memeriksa oknum Kadis Pendidikan Kabupaten Batu Bara, Drs Darwis.

“Korupsi merupakan penghambat kelancaran program pembangunan. Lebih miris dan menyedihkan, dugaan korupsi juga melanda dunia pendidikan di Kabupaten Batu Bara” Ujar Kepala Mabes LMP DPP dan P, Suhartono.SH,Rabu (13/7) pagi.

Ditambahkan Suhartono, Kepala Dinas Pendidikan Drs Darwis seharusnya mampu memberikan pelayanan yang baik, mengayomi, melindungi sekaligus sebagai motor penggerak kemajuan pendidikan di Kabupaten Batu Bara.

Dikatakan, berdasarkan hasil investigasi Tim 10 DPP dan P menyebutkan ditemukan indikasi penyalahgunaan anggaran antara lain pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), jamban siswa (MCK) di sejumlah SD, yang dinilai tidak sesuai RAB dan peraturan Dikdasmen No 144/C/KP/2015, tentang juknis/ juklak DAK serta diduga melakukan pungli sebesar 17% di seluruh sekolah penerima DAK.

Karena itu, DPP dan P meminta Kejatisu segera memeriksa seluruh kepala sekolah penerima DAK dan Kepala UPT Disdik yang diduga sebagai koordinator di masing-masing kecamatan.

 "Kejatisu harus Periksa Kadis Dariws,kepsek dan KUPTDnya sekaligus yang diduga melanggar UU No 31/1999, tentang tindak pidana korupsi," Pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas dikjar Kabupaten Batu Bara,Drs Darwis hingga berita ini diturunkan tidak dapat ditemui, begitupun dengan pejabat lainnya di dinas pencerdas anak bangsa itu bungkam seribu bahasa. (**)

Read More

Bongkar Kasus Korupsi DAK Pendidikan Puluhan Miliar Kejari Stabat Geledah Dikjar Langkat

Tim pidsus Kejari Geledah Kantor Dikjar Langkat
terkait dugaan korupsi DAK 2015

Jakarta : Penyelidikan dugaan kasus tindak pidana korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan tahun 2014-2015 puluhan miliar rupiah tim Tipikor Kejaksaan Negeri (Kejari) Stabat, Langkat, Senin (28/6) menggeledah Kantor Dinas Pendidikan dan Pengajaran (Dikjar) Langkat. Tim berjumlah 6 orang penyidik Kejaksaan langsung masuk dan menggeledah ruang kerja Kepala Sub Bagian (Kasubag) Dikjar Langkat.

Suasana pagi yang sepi sekitar jam 09.15 WIB, sangat mengejutkan pegawai kantor Dikjar Kabupaten Langkat yang telah ‘mengobok-obok’ institusinya.

Pantauan wartawan, tidak kelihatan Kadis Dikjar Langkat Salam Sahputra dan  Kasubag Keuangan AZ sewaktu tim Kejaksaan melakukan penggeledahan ruang kerjanya. Begitu juga Kepala Bidang Bina Program Dikjar Langkat YR turut menghilang ketika tim Kejasaan menggondol sejumlah bundelan berkas dokumen untuk bahan penyidikan.

Dalam pengeledahan itu terlihat  tim memboyong dokumen penting yang dimasukkan kedalam 2 kotak plastik besar dan 1 koper besar atau 90 item.

Sebelumnya, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Stabat telah memeriksa lebih dari lima belas orang Kepala Sekolah Dasar (SD) penerima DAK 2015, terkait penggunaan DAK pendidikan yang tidak sesuai petunjuk pelaksana (juklak) dan petunjuk tekhnis (juknis). 

Penggunaan DAK untuk rehab berat gedung sekolah yang seharusnya swakelala yang langsung ditangani Kepala Sekolah, tetapi pelaksanaannya dikelola pihak ketiga. Kepala Sekolah dipaksakan harus membeli material bangunan seperti kerangka baja kepada pihak ketiga sehingga mutunya rendah, dan setoran 30%  dari jumlah DAK yang diterima sekolah ke Dikjar Langkat melalui pihak ketiga.

"Kita belum menetapkan tersangka, tapi masih mengumpulkan bukti-bukti lain setelah dilakujannya pemeriksaan beberapa orang kepala sekolah". Masih kita kumpulkan data pendukung, karena hasil pemeriksaan dari Pidsus juga belum semuanya ditangan saya. dan kita tidak terburu-buru, sikon bangunan sekolahnya kan sudah dilidik, kata Kepala Seksi Intelijen Kejari Stabat, Eric Yudistira SH,saat paparan di kantor Aula pers kejari Langkat.

Dijelaskan Eric Yudistira, pihaknya masih terus melakukan lanjutan penyidikan, ketika ditanya soal keterlibatan Kabid DAK Dikjar Langkat, Sum alias Pung yang saat ini sudah tidak di Dikjar Langkat lagi.

Ianya juga belum menyebutkan berapa kerugian negara atas dugaan kasus pelanggaran hukum dalam pengelolaan DAK Pendidikan Langkat.

Dihubungi terpisah, Direktur Investigasi Lembaga Pengkajian  Pelayanan Masyarakat (LPPM) Pusat, Misno Adi, pihaknya sangat mendukung kerja kalangan penyidik hukum dalam membongkar dan mengusut kasus kejahatan korupsi di SKPD.

"Sebelumnya kita sudah layangkan temuan-temuan dugaan pelanggaran hukum dalam penggunaan APBD, dan DAK ke penyidik Kejaksaan dan Kepolisian yang memang sifatnya rahasia". Kalau di Pemprov Sumut juga hasil temuan sudah ditangani penyidik dan nampak hasilnya sudah disidangkan. Dan kalau Langkat juga diharapkan demikian, Kejari Stabat bisa meniru kerja Kejati Sumut.

Seperti di institusi Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Langkat pelanggaran hukum di situ diharapkan bisa dibongkar, contoh kecil Pperasi Sisir di Dispenda Langkat tahun 2014 dan 2015 dibuat pelesiran ke Bali dan ke Sabang. Seharusnya dana APBD itu untuk operasional penagihan tunggakan PBB yang tidak oper target, tetapi akhir tahun dana itu untuk bepergian, kata Misno yang juga aktivis Masyarakat Pancasila Indonesia itu, kemarin.***

Read More

Kejari Sita Dokumen dari Dinas Pendidikan Langkat

poto : Tampak Tim Pidsus Kejari Langkat melakukan
penggeledahan ruangan di dinas pendidikan Langkat

Jakarta : Tim penyidik Kejaksaan Negri (Kejari) Langkat melakukan penggeledahan semua ruangan  di Dinas Pendidikan dengan mengumpulkan beberapa kardus berisi dokumen-dokumen penting lainnya.

Informasi diterima LMP News dari Langkat, penggeledahan di Dinas pendidikan dilakukan penyidik dari pukul 9 pagi hingga sekarang, Kepala seksi tindak pidana khusus kejari Langkat belum dapat dikonfirmasi terkait penggeledahan itu.

Namun keterangan lain yang diporelah dari sumber di Dinas pendidikan mengatakan, bahwa kemungkinan  dokumen yang disita tim pidsus kejari Langkat terkait DAK 2015 senilai Rp.38,5 Milyar yang digelontorkan pemerintah pusat melalui APBN.

“Saya kurang paham, tapi desas desusnya terkait DAK 2015” singkat sumber.

Terpisah, Suherly Haraap,Sekretaris Deputi Pengawasan Publik dan Pemerintah Mabes LMP mengatakan, kejari Langkat memeriksa dugaan penyalah gunaan wewenang dalam pengelolaan anggaran di Dinas pencerdas anak bangsa tersebut.

“kita tunggu aja dokumen apa yang dibawa tim penyidik itu, apa dokumen yang kita laporkan ataukah ada dugaan korupsi lainnya, kita tunggu sajalah keterangan resmi dari penyidik” Singkatnya.

Sampai berita ini diturunkan, tim pidsus kejari Langkat masih melakukan penggeledahan dokumen penting di dinas pendidikan Langkat, belum diketahui secara pasti bentuk dukumen dugaan korupsi yang akan dibawa penyidik untuk diperiksa secara intensif. (**)

Read More

Silaturahmi Macab LMP Langkat di Hadiri Pengurus Pusat

poto dok : Mabes LMP Ketua Deputi pengawasan Publik
dan Pemerintah Pusat (Suhartono.SH)

Suhartono.SH : NKRI Harga mati

Jakarta : Sejumlah pengurus Markas Besar Laskar Merah Putih (Mabes LMP) Pusat dipimpin Ketua Deputi Pengawasan Publik dan pemerintah Suhartono.SH tampak mengahadiri  acara silaturahmi Markas Cabang (Macab) di sekretariat LMP Langkat jalan Jendral Sudirman Perdamaian Stabat, Rabu (22/6).

Dalam amanatnya, Suhartono berpesan kader LMP di Indonesia khususnya Langkat dapat menjaga eksistensi organisasi ini, apalagi ormas yang telah terdaftar di kemenkumham RI menjaga persilaturahiman dengan menjujung nilai nilai kebangsaan.

“Mari kita tingkatkan jalinan silaturahim antar kader, kader dengan pemerintah serta masyarakat, kita ini ormas terbesar di negara ini, nilai luhur para pendiri bangsa harus kita jaga, NKRI Harga mati, merdeka..” Ujarnya penuh motivasi.

Senada dengan Hartono, ketua Macab Langkat Muhammad Zainul mengatakan, bahwa keberadaan LMP merupakan salah satu ormas yang mendapat perlindungan dan pembinaan dari pemerintah sesuai UU Ormas nomor 17 tahun 2013,  harus wajib hukumnya mendudkung program pemerintah yang pro rakyat.

“Mari kita bersatu, saya berharap agar seluruh kader di langkat bergandengan tangan mendudkung program pemerintah khususnya pemkab langkat, visi misi kita sudah jelas, saya harapkan lagi agar kita dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat, sepanjang pemerintah itu berjalan sesuai amanah rakyat” Harap Zainul diamini ketua harian 1 Macab Langkat Legirun.

Struktur kepengurusan Macab LMP Kabupaten Langkat periode 2016-2021 adalah : Muhammad Zainul (Ketua), Ardiansyah (Ketua harian), Legirun (ketua harian I), Arbiansyah putra hasibuan (Sekretaris), M,Iqbal Nasution (Bendahara), posisi Koordinator daerah Langkat Hilir, Teluk Aru dan Langkat Hulu diduduki oleh Patra Rao, Khairul Amri dan Kutni. Posisi Komandan Brigade, Komandan Provost, Komandan Densusu diduduki oleh Abdul Muis, Amir dan Ilyas dibantu oleh sejumlah pengurus bagian ditingkat Macab Langkat.

Silaturahmi penuh keakraban itu, selain dihadiri pengurus pusat, tampak hadir Dewan pembina, Dewan pelindung, Dewan penasehat, pengurus Macab, pengurus Anak Cabang dan kderisasi tingkat kabupaten. (**)

Read More

Founding Father LMP

poto : Ketum LMP Pusat
H.Adek Efril Manurung.SH

LEMBAGA SWADAYA MASYRAKAT

L.S.M. LASKAR MERAH PUTIH

Nomor 8.-

Pada hari ini , Senin, tanggal tigapuluh Agustus tahun duaribu empat (30—8—2004)
Hadir di hadapan saya, IRMA BONITA, Sarjana Hukum, Notaris di Bogor, dengan di

hadiri oleh saksi —saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir

akta ini :

1. Tuan EDDY HARTAWAN SISWONO, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, jalan
Mangga Besar 3 DE/8, Rukun Tetangga 014, rukun Warga 009. Kelurahan Maphar,
Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat;

2.Tuan ABDUL MANAP MUHAMAD SYARIEF, pengusaha, bertempat tinggal di
Jakarta, Kebon Sayur, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 015, Kelurahan Bidara Cina.
Kecamatan — Jatinegara, Jakarta Timur ;

3.Tuan EDY YUSWANSJAH PANJAITAN, swasta,bertempat tinggal di Bogor, Cilebut
Kaum, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 03, Kelurahan Cilebut Timur, Kecamatan
Sukaraja, Bogor;

4.Nona FANNY AMINADIA, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Gang Sawo IV,
Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 010, Kelurahan Manggarai Selatan, Kecamatan
Tebet, Jakarta Selatan ;

5.Tuan YANCE KAPOH, swasta, bertempat tinggal di Tanggerang, Jalan Kenanga I C—
14/20, Rukun Tetangga 05, Rukun Warga 10, Kelurahan Sangiang Jaya, Kecamatan
Jatiuwung, Tanggerang ;

6. Nona Dewi, Swasta, bertempat tinggal di Depok, Jalan Kutilang III nomor 142 Rukun
Tetangga 004, Rukun Warga XI Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Depok ;
7. Tuan HERMANSYAH M. NEOR, wartawan, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan
Penegak no 17, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan Palmerah,
Kecamatan Matraman Jakarta Timur ;

8. Tuan HAJI JUMALA, swasta bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kayu Manis nomor 6,
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Kelurahan Balekambang, Kecamatan Kramat
Jati, Jakarta Timur;

9.Tuan EDDY HERNANDARI, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Thalib II
nomor 8, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 005, Kelurahan Krukut, Kecamatan
Taman Sari, Jakarta Barat;

10.Tuan MINTO YUWONO PA swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Cempaka Wangi,
Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 009, Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan
Kemayoran, Jakarta Pusat;

11. Tuan TOTO UZUL FATAH, wartawan, bertempat tinggal di Tangerang, Jalan
Musholla Darussalam Nomor 52, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 009, Kelurahan
Kedaung, Kecamatan Pamulang, Tangerang;

12. Tuan ANDI BASO AMIR, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Batu Ampar, Rukun
Tetangga 009, Rukun Warga 001, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati,
Jakarta Timur;

13. Tuan EDDY JOKO WIBOWO, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Tomang Banjir
Kanal, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 013, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol
Petamburan, Jakarta Barat;

14.Tuan BOBBY BENG FLORIS, swasta, bertempat tinggal di Bogor, Bantarkemang.
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 013, Kecamatan Bogor Timur, Bogor;

15. Tuan Raden Mas BIOS G. ABIOSO, seniman, bertempat tinggal di Depok. Jalan
Raya Kukusan Nomor 72, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 004, Kelurahan Kukusan,
Kecamatan Beji, Depok;

16. Tuan HAFEEZUL RAHMAT AWAN, tabib, bertempat tinggal di Jakarta, Cipinang
Kebembem, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 012. Kelurahan Pisangan Timur,
Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur;

27. Tuan WAHYU WIBISANA. wartawan, bertempat tinggal di Jakarta, Kampung Duri
Dalam, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 005, Kelurahan Duri Selatan, Kecamatan
Tambora, Jakarta Barat;

18. Tuan IRWANSYAH GUNADI, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Matraman
Dalam II Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 008, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan
Menteng, Jakarta Pusat;

19. Tuan ERWIN TRINAYANDA, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Latumeten
I Gang 7 Nomor 9, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 005, Kelurahan Jelambar,
Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat;

20. Tuan ADRIAN MAELITE, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Blora Nomor
19, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 016 Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng,
Jakarta Pusat;

21. Tuan ADEK ERFIL MANURUNG, swasta, bertempat tinggal di Bekasi, Kampung
Dua, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan Jakasampurna,
Kecamatan Bekasi Barat, Bekasi;

22. Tuan Haji A. WIDODO, wartawan, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Sungai Bambu
VI A, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 004, Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan
Tanjung Priok, Jakarta Utara;

23. Tuan RUSMAN, wartawan, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Asem Nomor 38,
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 012, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon
Jeruk, Jakarta Barat;

24. Tuan PANJANG HARTAWAN TARIGAN, swasta, bertempat tinggal di Jakarta,
Komplek Meruya Indah A Nomor 6, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 007, Kelurahan
Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;

25.Tuan Doktorandus HELWI HENGKENGBALA, swasta,bertempat tinggal di
Jakarta, Jalan Sawah Lio IV nomer 34, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 004,
Kelurahan Jembatan Lima, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat;

26. Tuan Doktorandus B. MANGUNSONG, Sarjana Hukum, swasta, bertempat tinggal
di Jakarta, Jalan Pembina nomer 3, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 002, Kelurahan
Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur;

27. Tuan EDY PANJAITAN, swasta, bertempat tinggal di Jakarta dan Tangerang, Jalan
Al Azhar nomor 51, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 007, Kelurahan Cipadu,
Kecamatan Larangan, Tangerang;

28. Nyonya CHAIRUD DARIAH DAHLIA, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Tebet
Barat VIII Nomor 34, Rukun Tetangga 009 Rukun Warga 004, Kelurahan Tebet Barat
Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;

Read More

logo Mabes LMP Pusat

Jakarta : Laskar Merah Putih adalah organisasi kemasyarakatan berbasis massa yang didirikan tanggal 28 Desember 2000, kemudian disahkan dalam akta pendirian No 8 Tanggal 30 Agustus 2004 oleh Notaris Irma Bonita, SH. Kemudian organisasi FB LMP dijalankan dan dibesarkan oleh sebuah Badan Pengurus Markas Besar, dengan kepemimpinan Edi Hartawan selaku Ketua Umum dan terakhir berdasarkan surat No 001/SK/MB/FB/LMP/IX/08 Tanggal 8 September 2008 tentang susunan pengurus Markas Besar FB LMP masa bakti 2008 – 2013.

Dalam berita acara Rapat Pleno Khusus Dewan Pendiri FB LMP tanggal 7 Juli 2011 sesuai Akta Notaris No 12 tanggal 7 Juli 2011 menetapkan saudara H. Adek Erfil Manurung, SH (Ketua Harian Markas Besar FB LMP) selaku PJS. Ketua Umum Markas Besar FB LMP sesuai Surat Keputusan dewan pendiri FB LMP No SK-002/DP-FB/LMP-VII/2011. by Alisa puspitasari SH.sumber berita : http://markasbesarlaskarmerahputih.blogspot.co.id/2014/12/sejarah-laskar-merah-putih.html#

Read More

Dugaan Mark Up 2 Milyar Pengadaan Sarana Pendidikan Digiring ke Ranah Hukum

poto : Suhartono.SH Ketua Mabes
LMP DP3    I

Suherly : 1 bulan kita giring 3 kasus Besar

Jakarta : Selama bulan Juni 2016, Mabes LMP Deputi Pengawasan Publik dan Pemerintah (DP3) menggiring 3 kasus besar yang menghebohkan publik kabupaten Langkat secara nasional, kasus dugaan Tipikor pertama yang diring adalah proyek DAK 2015 senilai Rp.38,5 Mlyar dimana dana konsultan tidak dibayarkan oleh Dinas pendidikan kepada konsultan.

Kasus kedua adalah pemutasian ala dinas pendidikan Langkat , terdapat 115 kepala sekolah dimutasi setiap tahunnya sesuka hati dengan dana “siluman” yang dikumpulkan oleh  dinas terkait sebesar Rp.70,725 milyar, dan tidak diketahui uang sebesar itu dibagi dengan siapa, Fantastis..

Kasus ketiga yang dilaporkan oleh Mabes LMP DP3 ke kejari Langkat sesuai laporan nomor : 105/LP-ORMAS LMP/IV/2016 tentang “pengaduan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan peralatan sarana pendidikan dana alokasi khusus (DAK) 2015”  baru-baru ini.

Sekretaris Mabes LMP DP3 Suherly Harahap menjelaskan bahwa mengacu kepada adanya perbuatan melawan hukum berupa pengelembungan dana (Mark-up) pendaan barang dan jasa di lingkungan dinas pendidikan Langkat yang melibatkan perusahaan salah satu rekanan, Kepala Dinas, Pejabat Pembuat komitmen (PPK), Pejabat pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK), panitia pengadaan barang dan jasa, serta panitia penerima dan pemeriksa barang dinas pendidikan kabupaten Langkat.

“Mereka telah bersama sama melawan hukum bersubahat memark up pengadaan alat media dan peralatan PJOK DAK 2015, jadi selama satu bulan ini 3 kasus besar kita giring ke ranah hukum” Ujar Herly.

Ditambahkan Herly, pengadaan media dengan Pagu Anggaran Rp.61.999.999/unit sebanyak 36 unit dengan total anggaran Rp.2,231.964.000,- (Dua milyar dua ratus tiga puluh satu juta, sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah), fakta dilapangan barang yang diterima oleh masing – masing sekolah hanya menerima : 4 unit note book merk lenovo type thenkpad 11e seharga Rp.4.099.000/unit dengan total = Rp.16.395.000,- 2 unit proyektor infocus optoma type X312 seharga Rp.4.750.000,- dengan total anggaran Rp.9.500.000,- dan 2 unit screen infocus 84 inchi dimana harga per unit Rp.1.200.000 dengan anggaran Rp.2.400.000,- bila ditotal pihak sekolah hanya menerima inventaris senilai Rp.28.295.000 persekolah.

“Hanya sekitar 45% terealisasi dari anggaran dan 55% telah terjadi Mark Up sekitar Rp.33.704.999,-/unit per sekolah, kalo kita kalikan 36 sekolah maka uang yang mereka Mark Up itu sebesar Rp.1.213.344.000,- angka yang cukup besar bukan ?” Pungkas Herly via WhatApp.

Sementara itu, catatan lainnya yang dimiliki oleh Mabes LMP DP3 yang diniliai sarat akan konspirasi yakni pengadaan peralatan PJOK dengan pagu anggaran Rp.20.000.000/unit sebanyak 28 paket total Rp.560.000.000,- dari Rp.20.000.000,- anggaran/unit hanya terealisasi Rp.13.712.000,-/unit, hasil investagasi tim telusur Mabes LMP DP3 menemukan barang yang didatangkan tidak sesuai dengan kuantitasnya berdasarkan petunjuk pengadaan peralatan PJOK, temuan Mark Up lebih kurang sekitar Rp.6.500.000,-/unit atau sekitar 65% terealisasi dan 35% diduga di mark up.

Jadi total Mark up di item ini senilai Rp.182.000.000,- ditambah lagi Fee dari produsen atau distributor biasanya mencapai 50% dari harga yang dibelanjakan. (**)

Read More

Telusur Jejak Para Spekulan Pendidikan

poto : google I

Jambu Madu 35 Duduk Manis 20

Jakarta : “Mau jadi kepsek, gampang, jambu madu 35 duduk manis 20” ujar salah seorang kepsek yang sempat terekam oleh tim investigasi Mabes LMP Deputi pengawasan publik dan pemerintah baru baru ini.

Semenjak kepala Bidang Pendidikan Dasar (Kabid Dikdas) Dinas pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) Langkat dijabat oleh GG (sekarang sekretaris – red) menjadi kepala sekolah (kepsek) Negri di kabupaten Langkat tidaklah sesulit dahulu, pun tak perlu mengikuti ujian kompetensi yang penting ada dua syarat mutlak maka menjadi kepsek adalah hal yang mudah. Pertama ada kemauan, kedua ada tumpukan rupiah.

Setelah kedua syarat itu dipenuhi, sang cakepsek masih harus menjalani persyaratan yang tak kalah pentingnya, yaitu menanda tangani sebuah dokumen perjanjian diatas matrai Rp.6000,- yang berisi bahwa sang cakepsek tidak pernah mengeluarkan satu senpun untuk menjadi kepala sekolah, padahal penuturan IB (50) kepada kru LMP,Selasa (21/6) seorang kepsek sebuah SDN 0506*** di kwala bingai mengaku dipungut Rp.35 juta untuk menjadi kepala sekolah.

 “bayar kami pak, Cuma kalo wartawan nanya kami tunjukan dokumen perjanjian ini untuk mengelabui awak media, padahal saya jual sepmor untuk jadi kepsek pak” ujarnya mengenang.

Masih IB, Ia menambahkan, setelah dilantik menjadi kepsek disekolah itu Surat Keputusan (SK) menjadi kepsek pun tidaklah gratis, calon-calon kepala sekolah sperti dirinya masih harus mengularkan lagi bea tambahan untuk mendapatkan SK yakni sebesar Rp.1 hingga Rp.2 juta yang harus disetorkan kepad M.N selaku kaki tangan GG, jika tidak melakukan penyetoran maka sang kepsek yang baru hanya mendapati selembar surat tugas sebagai kepala sekolah, ironis...

“ya bayar toh pak, bukan gratis SK itu, saya kemarin diminta pak N Rp.1 juta, kalo teman-teman saya ada yang dua juta sekali ngambil SK” pungkasnya.

Menggapi hal itu, Sekretaris Mabes LMP Deputi pengawasan Publik dan pemerintah saat mendampingi ketua Deputi mengaku terkejut, pria yang terkenal vokal ini menjelaskan bahwa pengangkatan sebagai kepsek harus mengikuti sebuah uji kelayakan, dan bila telah dilantik menjadi seorang kepsek maka SK pun lansung diserahkan.

“Kaget saya, menjadi kepsek itu gak gampang loh, harus ikut uji kelayakan,bukan Cuma guru biasa karena banyak duit bisa jadi kepsek dan bila dilantik menjadi kepsek maka SK nya pun turut diberikan bukan dipisah-pisah” ujarnya tinggi.

Bahkan orang nomor dua di deputi pengawasan publik dan pemerintah Laskar Merah Putih pusat telah mengumpulkan sample pungli hasil rotasi para kepala sekolah di kabupaten Langkat, dimana hasil telusur tim investigasi Mabes LMP menemukan pungli senilai Rp.70 Milyar atas perotasian dan pengankatan kepala sekolah di negri Langkat bertuah.(**)

Read More

Fantastis 70 Milyar hasil Mutasi Kepsek Dikjar Langkat

Suherly Harahap : Kita udah lapor ke KPK

Jakarta : Belum selesai kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) atas pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp.38,5 Milyar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), kembali Markas Besar Laskar Merah Putih (Mabes LMP) Deputi pengawasan Publik dan Pemerintah menemukan Tipikor atas pungli mutasi kepala sekolah di dinas pendidikan dan pengajaran (Dikjar) Kabupaten Langkat senilai Rp.70.725.000.000,- (Tujuh puluh milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Sekretaris Mabes LMP Deputi Pengawasan publik dan pemerintah, Suherly Harahap memaparkan, Selasa (21/06) bahwa mutasi (rotasi) kepala sekolah se kabupaten Langkat sarat muatan ekonomis, akibatnya dari pelanggaran ketentuan perundang-undangan tersebut Deputi pengawasan publik dan pemerintah menemukan pungli yang melibatkan banyak banyak orang di Dikjar langkat dan jajaran bersama saling memberi dan menerima antara kepala sekolah maupun calon kepala sekolah yang dirotasi dengan pejabat Dikjar kabupaten.

“Kami perkirakan perkecamatan terdapat 5 kepsek yang dirotasi x 23 kecamatn = 115 kepala sekolah/cakepsek pertahun dengan asumsi berdasarkan rekaman pengakan beberapa kepsek pungli ditetapkan dengan nilai nominal Rp.102.500,-/siswa yang ada disekolah kepsek itu” Ujar Herly.

“Jadi jika asumsi 115 sekolah x rata-rata siswa 200 orang per sekolah maka 200 x 115 = 23.000 siswa, selanjutnya 23.000 siswa x Rp.102.500,- = Rp.70 milyar lebih, kita bicara sesuai fakta dan bukti sebagai sampel, makanya kasus ini kita laporkan ke KPK” Papar Herly diamini oleh ketua Mabes LMP Deputi pengawasan Publik dan pemerintah, Suhartono.SH di Jakarta.

Padahal seharusnya para pejabat di dikjar langkat harus berpedoman kepada permendiknas nomor 28 tahun 2010 BAB IV yang berbunyi : proses pengangkatan kepala sekolah/madrasah pasal 9 ayat 1 sampai dengan 5 dijelaskan bahwa proses pengangkatan keapala sekolah harus melalui tim akseptabilitas olehtim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah, selanjutnya tim pertimbangan kepala sekolah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota, selanjutnya tim pertimbangan melibatkan unsur pengawas dan dewan pendidikan, selanjutnya berdasarkan rekomendasi tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah pemerintah kabupaten/kota mengangkat guru menjadi kepala sekolah, guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah mendapat tunjangan sesuai undang-undang.

”Jadi, panjang prosesnya itu yang tidak diimplementasikan oleh pejabat terkait, padahal dalam hal ini jelas bahwa dinas pendidikan dan pengajaran TIDAK PUNYA WEWENANG untuk mengangkat kepala sekola” Pungkasnya. (**)

Read More

Mabes LMP Minta Kejari Langkat Jangan Main Mata Tuntaskan DAK 2015

poto : Ketua Deputi Suhartono.SH

Suherly : Kami siap turunkan ribuan kader mendukung kejari

Jakarta : Sepekan setelah dilaporkan ke kejaksaan Negri Langkat di stabat, dugaan korupsi pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2015 menampakan hasil, faktanya 10 dari pejabat di Dinas pendidikan yang diperiksa penyidik Tindak Pidana Korupsi kejari Langkat 4 dinyatakan positif menjadi tersangka, namun hingga hari ini Andri Ridwan.SH sebagai orang nomor satu di korps Adiyaksa itu masih enggan membeberkan inisial Para tersangka.

“Iya kami sudah periksa 10 orang saksi, 4 sudah kita tingkatkan statusnya” Singkat Andri.

Sekretaris Mabes LMP Deputi pengawasan Publik dan Pemerintah, Suherly Harahap mengatakan siap mendukung keberanian sang Kejari, bahkan akan menerjunkan ribuan kader LMP untuk memback Up bila ada oknum yang tidak bertanggung jawap mengintervensi kasus tersebut.

“Kami hargai keberanian kejari, tapi kami minta juga beliau sungguh jangan main mata, pun bila ada oknum yang mengintervensi kasus ini, kami akan terjunkan ribuan kader LMP untuk memback up beliau” Tegas Herly diamini oleh ketua LMP bidang Deputi Suhartono.SH.

Sekedar menyegarkan ingatan pembaca,Carut marutnya pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2015 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di Dinas pendidikan kabupaten Langkat memasuki babak baru, apalagi kasus proyek senilai Rp.38,5 Milyar itu ditangani tanpa didampingi oleh konsultan.

Mengacu kepada hal itu tentang adanya dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh unsur pimpinan dinas pendidikan dan pengajaran Kabupaten Langkat yang berkaitan dengan pelaksanaan DAK 2015, Mabes LMP Deputi Pengawasan Publik dan Pemerintah menganggap bahwa pelaksanaan DAK 2015 pada dinas pencerdas anak bangsa itu “Cacat hukum” dan melanggar perundangan yang ada, sehingga pekerjaan tersebut asal jadi tanpa kontrol da pengawasan secara tekhnis karena tidak ada TIM TEKHNIS yang disiapkan oleh dinas pendidikan.

Apalagi diperkirakan seluruh pekerjaan DAK 2015 tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan pemerintah pusat dan merugikan negara, karena pekerjaan itu tidak dapat dipertanggung jawapkan baik secara fisik maupun administrasi, apalagi Secara fisik pekerjaan tersebut tidak memiliki panduan gambar dan RAB yang dapat dipertanggung jawapkan.

Secara administrasi dasar membuat laporan pertanggung jawapan tidak ada yaitu Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan seluruh aparat daerah yang berkaitan dengan pencairan DAK 2015 Cacat hukum dan melanggar Hukum.

“Tidak perlu saya paparkan disini panjang lebar, tapi kalo kita membaca Juklak DAK 2015 dalam penyusunannya didampingi oleh dasar hukum yang lain yaitu peraturan presiden (Perpres) nomor 73 tahun 2011, saya kira pejabat terkait pasti paham itu, tidak perlulah saya ajari mereka yang rata-rata berpendidikan tinggi” Ujarnya mengulang.

Mabes LMP Jakarta melalui Deputi Pengawasan telah melaporkan pejabat dinas terkait ke kejaksaan Negri Langkat atas dugaan tindak pidana korupsi dengan nomor pengaduan 104/LP-ORMAS LMP/MABES/VI/2016 Tanggal 13 juni 2016 (maaf ralat edisi kemrin, bukan 31 Juni 2016-red).(**)

Read More

DAK 2015 Dinas Pendidikan Cacat Hukum 4 Pejabat Menunggu Bui

Jakarta : Carut marutnya pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2015 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di Dinas pendidikan kabupaten Langkat memasuki babak baru, apalagi kasus proyek senilai Rp.38,5 Milyar itu ditangani tanpa didampingi oleh konsultan.

Sekretaris Deputi pengawasan publik dan pemerintahan (DPP dan P)  Markas Besar Laskar Merah Putih (Mabes LMP) Suherly Harahap mengatakan,mengacu kepada hal itu tentang adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh unsur pimpinan dinas pendidikan dan pengajaran Kabupaten Langkat yang berkaitan dengan pelaksanaan DAK 2015.

Ditambahkan Herly, pelaksanaan DAK 2015 pada dinas pencerdas anak bangsa itu “Cacat hukum” dan melanggar perundangan yang ada, sehingga pekerjaan tersebut asal jadi tanpa kontrol da pengawasan secara tekhnis karena tidak ada TIM TEKHNIS yang disiapkan oleh dinas pendidikan.

“sehingga diperkirakan seluruh pekerjaan DAK 2015 tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan pemerintah pusat dan merugikan negara, karena pekerjaan itu tidak dapat dipertanggung jawapkan baik secara fisik maupun administrasi, apalagi Secara fisik pekerjaan tersebut tidak memiliki panduan gambar dan RAB yang dapat dipertanggung jawapkan” Katanya saat ditemui disela kunjungannya ke Medan, Sabtu (18/6).

Masih Herly, secara administrasi dasar membuat laporan pertanggung jawapan tidak ada yaitu Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan seluruh aparat daerah yang berkaitan dengan pencairan DAK 2015 Cacat hukum dan melanggar Hukum.

“Tidak perlu saya paparkan disini panjang lebar, tapi kalo kita membaca Juklak DAK 2015 dalam penyusunannya didampingi oleh dasar hukum yang lain yaitu peraturan presiden (Perpres) nomor 73 tahun 2011, saya kira pejabat terkait pasti paham itu, tidak perlulah saya ajari mereka yang rata-rata berpendidikan tinggi” Paparnya.

Sekedar menyegarkan ingatan pembaca, bahwa Mabes LMP Jakarta melalui Deputi Pengawasan telah melaporkan pejabat dinas terkait ke kejaksaan Negri Langkat atas dugaan tindak pidana korupsi dengan nomor pengaduan 104/LP-ORMAS LMP/MABES/VI/2016 Tanggal 31 Juni 2016.

Terpisah, kepala kejaksaan Negri stabat Andri Ridwan.SH.MH mengatakan 10 pejabat di dinas pendidikan telah diperiksa sebagai saksi atas Proyek pekerjaan rangka baja bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.38,5 milyar.bahkan 4 orang diantaranya telah ditetapkan menjadi tersangka, namun orang nomor satu di korps Adiyaksa Langkat ini enggan membeberkan nama para tersangka. (**)

Read More

Bentrok Berdarah Laskar Merah Putih dengan Pemuda Pancasila, 1 Tewas

poto :tampak ketua umum LMP Adek Efril Manurung
ditengah massa LMP

PEKANBARU - Bentrokan antara dua ormas terjadi di Desa Kasikan, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Riau, Rabu dinihari. Dalam bentrokan itu satu orang dilaporkan tewas.

Bentrokan ini melibatkan ormas Merah Putih dan Pemuda Pancasila (PP). Informasi yang dihimpun korban tewas bernama Jalaluddin (43) dari ormas Laskar Merah Putih.

"Bentrokan itu terjadi sekitar pukul 01.30 WIB. Memang ada yang meninggal kabarnya," kata Kapolda Riau Brigjen Pol Supriyanto, Rabu (27/4/2016) seperti diwartakan www.sindonews.com

Bentrokan ini dipicu karena pihak Ormas Merah Putih membangun pos di Desa Kasikan. Kemudian terjadilah keributan antara kedua kelompok tersebut.

Terkait bentrokan itu, pihak Polda Riau langsung turun tangan dengan mengerahkan ratusan personelnya ke lokasi untuk mencegah bentrok susulan.

"Kita terjun satu kompi Brimob, satu pleton Sabhara dan Propam ke lokasi bentrokan," kata Kapolda.

(sms)

Read More