 |
| Tim pidsus Kejari Geledah Kantor Dikjar Langkat terkait dugaan korupsi DAK 2015 |
Jakarta : Penyelidikan dugaan kasus tindak pidana korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan tahun 2014-2015 puluhan miliar rupiah tim Tipikor Kejaksaan Negeri (Kejari) Stabat, Langkat, Senin (28/6) menggeledah Kantor Dinas Pendidikan dan Pengajaran (Dikjar) Langkat. Tim berjumlah 6 orang penyidik Kejaksaan langsung masuk dan menggeledah ruang kerja Kepala Sub Bagian (Kasubag) Dikjar Langkat.
Suasana pagi yang sepi sekitar jam 09.15 WIB, sangat mengejutkan pegawai kantor Dikjar Kabupaten Langkat yang telah ‘mengobok-obok’ institusinya.
Pantauan wartawan, tidak kelihatan Kadis Dikjar Langkat Salam Sahputra dan Kasubag Keuangan AZ sewaktu tim Kejaksaan melakukan penggeledahan ruang kerjanya. Begitu juga Kepala Bidang Bina Program Dikjar Langkat YR turut menghilang ketika tim Kejasaan menggondol sejumlah bundelan berkas dokumen untuk bahan penyidikan.
Dalam pengeledahan itu terlihat tim memboyong dokumen penting yang dimasukkan kedalam 2 kotak plastik besar dan 1 koper besar atau 90 item.
Sebelumnya, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Stabat telah memeriksa lebih dari lima belas orang Kepala Sekolah Dasar (SD) penerima DAK 2015, terkait penggunaan DAK pendidikan yang tidak sesuai petunjuk pelaksana (juklak) dan petunjuk tekhnis (juknis).
Penggunaan DAK untuk rehab berat gedung sekolah yang seharusnya swakelala yang langsung ditangani Kepala Sekolah, tetapi pelaksanaannya dikelola pihak ketiga. Kepala Sekolah dipaksakan harus membeli material bangunan seperti kerangka baja kepada pihak ketiga sehingga mutunya rendah, dan setoran 30% dari jumlah DAK yang diterima sekolah ke Dikjar Langkat melalui pihak ketiga.
"Kita belum menetapkan tersangka, tapi masih mengumpulkan bukti-bukti lain setelah dilakujannya pemeriksaan beberapa orang kepala sekolah". Masih kita kumpulkan data pendukung, karena hasil pemeriksaan dari Pidsus juga belum semuanya ditangan saya. dan kita tidak terburu-buru, sikon bangunan sekolahnya kan sudah dilidik, kata Kepala Seksi Intelijen Kejari Stabat, Eric Yudistira SH,saat paparan di kantor Aula pers kejari Langkat.
Dijelaskan Eric Yudistira, pihaknya masih terus melakukan lanjutan penyidikan, ketika ditanya soal keterlibatan Kabid DAK Dikjar Langkat, Sum alias Pung yang saat ini sudah tidak di Dikjar Langkat lagi.
Ianya juga belum menyebutkan berapa kerugian negara atas dugaan kasus pelanggaran hukum dalam pengelolaan DAK Pendidikan Langkat.
Dihubungi terpisah, Direktur Investigasi Lembaga Pengkajian Pelayanan Masyarakat (LPPM) Pusat, Misno Adi, pihaknya sangat mendukung kerja kalangan penyidik hukum dalam membongkar dan mengusut kasus kejahatan korupsi di SKPD.
"Sebelumnya kita sudah layangkan temuan-temuan dugaan pelanggaran hukum dalam penggunaan APBD, dan DAK ke penyidik Kejaksaan dan Kepolisian yang memang sifatnya rahasia". Kalau di Pemprov Sumut juga hasil temuan sudah ditangani penyidik dan nampak hasilnya sudah disidangkan. Dan kalau Langkat juga diharapkan demikian, Kejari Stabat bisa meniru kerja Kejati Sumut.
Seperti di institusi Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Langkat pelanggaran hukum di situ diharapkan bisa dibongkar, contoh kecil Pperasi Sisir di Dispenda Langkat tahun 2014 dan 2015 dibuat pelesiran ke Bali dan ke Sabang. Seharusnya dana APBD itu untuk operasional penagihan tunggakan PBB yang tidak oper target, tetapi akhir tahun dana itu untuk bepergian, kata Misno yang juga aktivis Masyarakat Pancasila Indonesia itu, kemarin.***
